Tolak ukur kemajuan suatu daerah umumnya dinilai dari tingkat kemajuan sektor industrinya, karena sektor industri memberikan nilai tambah cukup tinggi dan sekaligus memberikan kesempatan kerja yang baru sehingga dianggap merupakan motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
Begitu strategisnya peranan sektor industri dalam memajukan perekonomian suatu daerah sehingga sangat wajar bila setiap daerah, apalagi kota Subulussalam, yang belum berumur satu tahun, berusaha sekuat tenaga untuk mengembangkan sektor industrinya agar bisa menjadi salah satu tumpuan utama perekonomian, setelah hasil hutan terutama kayu, habis dibawa berenang ke negeri matahari terbit.
Faktor Pendukung
Mewujudkan Subulussalam sebagai kota industri kiranya bukanlah hal yang mustahil, karena adanya beberapa faktor pendukung yang sangat berperan untuk mencapai cita-cita tersebut antara lain:
1. Sumber Daya Alam:
Tanah Subulussalam sangat subur dan kandungan sumber daya alamnya dapat dimanfaatkan secara optimal, terutama dalam rangka menumbuh-kembangkan industri yang berbasis sumber daya alam tropis, seperti hutan tanaman keras (tanaman perkebunan, sawit, karet, kakao dan lain-lain).
Apabila hutan tanaman keras ini dikelola secara baik sangat potensial mendukung tumbuhnya industri yang tangguh di kota Subulussalam. Tanah Subulussalam juga sangat subur untuk ditanami tanaman muda seperti jagung, ubi-ubian, padi, nilam, dan lain-lain yang dapat di jadiakan bahan baku sektor industri.
2. Faktor Geografis:
Subulussalam yang terletak pada posisi lintasan (Simpul), dan pintu gerbang bahagian barat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menuju Kota Medan, merupakan posisi yang strategis ditinjau dari sudut pandang terhadap pusat perdagangan dan pengembangan industri yang mungkin diraih.
3. Sumber Daya Manusia:
Dalam pembangunan ekonomi yang kesejahteraan manusia dijadikan tujuan pokok, maka sumber daya manusia menempati posisi yang sangat sentral. Penduduk Kota Subulussalam yang berjumlah 62 juta jiwa tidak saja dapat merupakan modal bagi tumbuhnya industri yang berbasis tenaga kerja, tetapi juga pendukung bagi tumbuhnya sektor industri yang berbasis pada Iptek. Peluang itu akan semakin memiliki keunggulan yang kompetitif, bila didukung juga dengan adanya kualitas tenaga kerja yang memadai melalui peningkatan keterampilan teknis, keahlian profesional serta pembinaan kemampuan dalam masyarakat yang dilakukan secara terus menerus.
Akan tetapi dalam kenyataannya, potensi sumber daya manusia warga Subulussalam belum terdayagunakan secara maksimal. Hal ini terlihat dari rendahnya produktivitas tenaga kerja karena rendahnya tingkat pendidikan atau pelatihan yang diperoleh pada sebagian masyarakat. Pembangunan sektor industri akan membuka lapangan kerja bagi puluhan ribu penduduk kota Subulussalam. Oleh karena itu dari sekarang diperlukan adanya upaya-upaya untuk meningkatkan tenaga kerja yang lebih berkualitas dan produktif, sehingga tenaga kerja yang dihasilkaan nantinya tidak saja merupakan tenaga kerja yang memiliki kesungguhan kemperatif, tetapi juga keunggulan kempetitif.
4. Sarana dan Prasarana Penunjang:
Penulis yakin bahwa Pemerintah Kota Subulussalam mempunyai hasrat yang sangat kuat untuk mewujudkan Subulussalam yang subur sebagai Kawasan Industri Baru (KIB) karena memiliki peluang besar. Untuk mewujudkan impian itu maka sejak awal diperlukan adanya perencanaan yang matang dalam rangka mewujudkan tersedianya prasarana, sarana dan jasa penunjang yang memadai seperti, jalan raya, transportasi, pergudangan, energi listrik, persediaan air bersih, telekomunikasi, lahan peruntukan industri dan kawasan industri serta jasa penunjang lainnya (antara lain litbang industri, uji mutu barang dan konsultan).
Upaya-upaya ke arah itu telah tampak dari alokasi anggaran yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur terutama jalan dan kegigihan walikota mengundang investor untuk membangun energi kelistrikan di Subulussalam. Kampung-kampung yang belum memiliki fasilitas perhubungan/transportasi yang memenuhi syarat supaya dibenahi.
5. Kekayaan Seni Budaya:
Masyarakat Kota Subulussalam merupakan masyarakat yang heterogen, beragam suku, bahasa dan adat istiadat yang ada di masyarakat merupakan potensi bagi persatuan dan kesatuan menuju kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Dalam kaitan dengan pengembangan industri di daerah maka banyaknya etnis atau budaya tersebut dapat memacu berkembangnya, serta harus bisa diberdayakan untuk meningkatkan nilai tambah industri kecil dan menengah seperti industri barang seni, batu mulia, keramik hias, industri makanan dan minuman dan lain sebagainya sesuai dengan potensi daerah. Demikian juga adanya berbagai seni tari daerah Kota Subulussalam, dapat merupakan penunjang bagi perkembangan pariwisata, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kunjungan wisatawan serta minat untuk membeli produk-produk kerajinan/barang seni.
6. Profesionalisme Birokrasi:
Walikota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi urusan pemberdayaan ekonomi rakyat harus melakukan pembinaan terhadap dunia usaha industri. Budaya penguasa harus diubah menjadi budaya pelayanan publik yang lebih bersifat memfasilitasi. Kondisi ini seiring dengan langkah pembaharuan kebijakan sistem politik administrasi dari arah sentralisasi menuju otonomi daerah. Hal ini membawa dampak positif pada penyelenggaraan program pemerintah dan pembangunan secara keseluruhan termasuk sektor industri. Dengan otonomi daerah maka Subulussalam dapat mengembangkan kreativitasnya, serta membangun daerahnya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian diharapkan Pemerintah Kota Subulussalam dapat mempercepat pembangunan sektor industri sehingga dapat segera menampung tenaga kerja demi kesejahteraan rakyat. Sekaitan dengan itu pula jajaran Pemerintah Kota Subulussalam harus merupakan birokrasi yang bersih, profesional, transparan, pro bisnis dan fasilitatif.
Otonomi daerah menjadikan Subulussalam menjadi unit ekonomi yang mandiri dan jajaran birokrasi harus menyadari tanggung jawabnya dalam pengembangan ekonomi. Di sinilah pemerintah kota harus mengubah dirinya menjadi tidak hanya unit administrasi pemerintahan tetapi juga unit perekonomian daerah.
Justru itu, APBD harus dilihat lebih sebagai anggaran daerah, tidak hanya anggaran pemerintah daerah artinya alokasi untuk belanja pelayanan publik dan dalam rangka menggerakkan sektor riil terutama UKM dan IKM harus lebih besar daripada belanja aparatur. Walikota dan jajarannya hendaklah mempunyai visi dan berjiwa wirausaha serta mampu menciptakan kebijakan ekonomi lokal yang berkesinambungan.
Kesimpulan
1.Perlu disadari bahwa membangun industri di Kota Subulussalam sesungguhnya adalah kerja bersama. Industri akan tumbuh dan berkembang di Subulussalam apabila sektor ekonomi lainnya berperan serta aktif dalam bentuk penyediaan infrastruktur fisik dan nonfisik yang sangat dibutuhkan oleh industri. Komitmen bersama antara SKPD bidang pemberdayaan ekonomi rakyat adalah kata kunci dalam membangun industri di daerah dan koordinasi yang efektif antara berbagai sektor adalah suatu hal yang mutlak untuk berhasilnya upaya bersama ini.
2.Pemerintah Kota harus mempunyai kebijakan strategis jangka panjang di bidang industri, jangan hanya kebijakan yang cenderung reaktif dan jangka pendek tanpa platfom yang jelas, mengenai bagaimana arahnya di masa mendatang. Oleh karena itu perlu kajian-kajian yang mendalam dan komprehensif melalui seminar untuk selanjutnya ditetapkan dalam sebuah peraturan daerah (Qanun).
Sabtu, 06 September 2008
Persiapan Pilkada
Sabtu, 5 Juli 2008
Pilkada Kota Subussalam Akan Jadi Contoh di NAD
Pilkada Kota Subussalam Akan Jadi Contoh di NAD
Kapolres Aceh Singkil, AKBP Arief Pujianto mengatakan, akan berupaya agar pelaksanaan Pilkada Kota Subulussalam akan menjadi contoh pelaksanaan Pilkada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dengan tingkat partisipasi masyarakat pemilih yang tinggi.
Dari berbagai daerah yang melaksanakan Pilkada di Indonesia baru salah satu Pilkada di Sumatera Barat yang tingkat keikutsertaan masyarakat pemilih mencapai 70 persen.
“Berbagai upaya akan kita lakukan bekerja sama dengan Pemko Subulussalam sehingga tingkat partisipasi masyarakat pemilih di kota ini akan lebih dari 70 persen pada Pilkada mendatang,” ungkap Arief kepada Analisa, Kamis (3/7), menjelaskan persiapan lembaga kepolisian yang dipimpinnya.
Untuk mewujudkan tekadnya itu, berbagai persiapan sosialisasi dan pengamanan telah dilakukan. Di antaranya menempatkan personil Polmas di 74 desa di wilayah Kota Subulussalam.
Pengamanan mengerahkan dua pertiga dari seluruh kekuatan personil polisi di jajaran Polres Aceh Singkil ditambah dari kesatuan TNI, Brimob dan Linmas, kata Kapolres.
Dijelaskan, personil yang ditugaskan sebagai Polmas di setiap desa akan bertugas mendata seluruh penduduk di setiap desa lengkap dengan jumlah pemilih. Polmas yang sudah diberikan pembekalan itu, juga akan melakukan sosialisasi pelaksanaan Pilkada Kota Subulussalam.
Sosialisasi menjelaskan pentingnya melaksanakan hak pilih untuk kemajuan pembangunan di Kota Subulussalam dan berbagai hal penting lainnya terkait dengan Pilkada tersebut.
Dikatakan, Polmas juga akan diinstruksikan menjadi fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan Pilkada yang terjadi, sehingga sengketa pilkada dapat diselesaikan sebaik mungkin.
Media Center
Selama pelaksanaan Pilkada seluruh kegiatan disetiap desa akan dilaporkan kepada Kapolsek dan selanjutnya kepada Satgas Pengamanan Pilkada yang dijadikan sebagai pusat informasi (media center).
Berbagai informasi di wilayah Pemko Subulussalam terkait dengan Pilkada nantinya akan dapat diakses di media center. Wartawan yang bertugas pun akan dengan mudah mendapatkan akses informasi melalui media center ini.
“Media center akan mempunyai fungsi penting dalam pelaksanaan Pilkada Kota Subulussalam,” kata Kapolres.
Menurutnya, dengan penambahan personil di wilayah Kota Subulussalam, personil polisi di setiap Polsek meningkat jadi dua kali lipat.
Di Runding sebelumnya personil hanya 16 bertambah menjadi 30 orang, Polsek Longkip dari 7 personil jadi 20 orang, Polsek Sultan Daulat dari 15 jadi 30 personil, Simpang Kiri dari 21 personil jadi 35 orang dan Polsek Penanggalan dari 16 personil jadi 30 orang.
Begitu juga berbagai sarana segera dilengkapi, di antaranya yang sudah dialokasikan sebanyak enam truk untuk mobilitas pilkada, yakni satu truk untuk satu kecamatan.
Sementara antisipasi yang kemungkinan terjadi dalam pilkada yaitu provokasi yang dilakukan oleh calon atau bakal calon wali kota terhadap lawan atau calon lainnya. Bentuknya, kata Arief, bisa saja seperti black campaign dan berbagai trik lainnya.
Kemudian penyanderaan, curas, curak, curanmor yang akan meningkat dalam situasi yang sedang terkonsentrasi dalam pelaksanaan pilkada.
Begitu juga penculikan, kekerasan bersenjata dan berbagai hal lainnya, sehingga telah diantisipasi sejak dini agar harapan pilkada sukses terpenuhi.
Termasuk dengan membentuk satu pasukan khusus anti teror yang dibentuk khusus dalam rangka pelaksanaan pilkada Kota Subulussalam, kata Kapolres Arief Pujianto
Kepada seluruh elemen masyarakat Kota Subulussalam yang juga menjadi wilayah tugas Polres Aceh Singkil, dia mengharapkan agar mematuhi segala ketentuan tahapan Pilkada.
Para bakal calon dan kemudian menjadi calon diminta juga mentaati segala aturan yang telah ditentukan oleh KIP, dengan tidak mendahului seluruh jadwal tahapan pilkada.
Masyarakat diminta jangan terprovokasi oleh rayuan bakal calon atau calon, dengan berbagai cara tetapi diharapkan masyarakat dengan kritis memilih pemimpin yang mementingkan kepentingan masyarakat.
Masyarakat jangan takut dengan intimidasi dan berbagai ancaman. Laporkan segera hal itu kepada pihak kepolisian terdekat. Kepada lembaga pelaksana Pilkada (KIP) dia mengharapkan selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
Untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada kerja sama aparat pemerintah, masyarakat dan bakal calon walikota sangat dibutuhkan, kata Kapolres.Selasa, 01 Juli 2008
Dipertanyakan, Lowongnya Jabatan Asisten I
Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Kota Subulussalam mempertanyakan kekosongan jabatan di jajaran Sekdakot Subulussalam yang dikabarkan hingga saat ini belum terisi sehingga harus terpaksa dirangkap oleh pejabat lain.
“Tapi kok tak ada pejabatnya, seolah-olah tidak ada lagi orang yang berkualitas di daerah ini,” kata Bachtiar
Bachtiar menambahkan, kondisi seperti ini, dikuawatirkan tidak efektif dan maksimal kinerja, karena sulit membagi tugas. Bachtiar pun mengaku heran kenapa persoalan rangkap jabatan di Subulussalam seakan tak pernah selesai. Seakan-akan tak ada orang yang bisa menjalankannya. Karenanya, mengingat masa kepeimpinan Pj Walikota telah berakhir, sementara posisi Asisten I masih kosong, Bachtiar mendesak agar pejabatnya segera dilantik.
Terkahir Bachtiar berpendapat sangat keliru jika pihak pemko beralasan masalah tersebut terjadi karena belum adanya pejabat yang dapat mengisi posisi itu. Menurutnya, masih banyak SDM yang dapat dipercayakan untuk menduduki posisi asisten I itu.
Senada dengan itu juga disampaikan anggota DPRK lainnya, M.Sakti SH. Padahal, kata Sakti, sesuai UU No 8 Tahun 2007 tentang pemekaran Kota Subulussalam salah satu tugas Pj Walikota seperti yang tertera pada pasal 12 adalah untuk membentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, dinas, lembaga teknis dan unsur perangkat daerah yang lain.
Persiapan Pilkada Subulussalam
Marthin Desky Pj. Walikota Subulussalam(BANDA ACEH) - Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf melantik Asisten I Bidang Pemerintahan Setdaprov Aceh, Drs. Marthin Desky, MM sebagai Penjabat Walikota Subulussalam menggantikan H. Asmauddin, SE yang telah berakhir masa jabatannya, Senin (30/6) di Banda Aceh.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dilakukan Kepala Pemerintahan Aceh (KPA) mewakili Menteri dalam Negeri, Senin (30/6) di aula serba guna Setdaprov Aceh, turut dihadiri Muspida plus serta para pejabat dari Pemko Subulussalam.
Irwandi Yusuf dalam sambutannya mengatakan, Marthin Desky sebagai Penjabat Walikota Subulussalam mempunyai tugas, selain melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga diberi tugas khusus membantu kelancaraan pilkada Walikota/Wakil Walikota definitif Subulussalam.
"Kami mengharapkan Marthin Desky untuk melanjutkan tugas-tugas pemerintahan dan memfasilitasi penyelenggaaan Pilkada Walikota/Wakil Walikota Subulussalam yang telah dilaksanakan H.Asmauddin sebagai Penjabat Walikota Subulussalam periode lalu," cetusnya.
Dijabat Sementara
Sementara jabatan Asisten I Bidang Pemerintahan Setdaprov Aceh yang ditinggalkan Mathin Desky, akan dijabat sementara oleh Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Aceh, Drs. H. M. Ali Alfata, MM. "Jabatan Asisten Pemerintahan dirangkap Karo Pemerintahan," kata Irwandi.
Dikatakannya, setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Penjabat Walikota Subulussalam, Mathin Desky akan kembali ke jabatan semula sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan Setdaprov Aceh, tanpa ada acara pelantikan lagi.
"Syarat menjadi Penjabat Bupati/Walikota memang harus dari eselon II. Dan dia tetap di eselon itu pada posisi lama selama menjabat sebagai Penjabat Walikota itu. Ketika dia selesai menjabat balik keposisi yang lama lagi dan tidak perlu lantik lagi," tegasnya.
Sebagai pejabat di tingkat provinsi, Marthin Desky telah empat kali dilantik Gubernur Irwandi Yusuf. Pertama sebagai Kadis Pariwisata Provinsi Aceh, kedua sebagai Pj. Bupati Aceh Tenggara, ketiga sebagai Asisten I Pemerintahan Provinsi serta Pj. Walikota Subulussalam.
Langganan:
Postingan (Atom)
